Semua Pihak All-Out Sukseskan PSU, Targetkan Partisipasi Pemilih Tetap Tinggi

Pemerintah bersama penyelenggara pemilu terus mengupayakan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah. Salah satunya di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Ketua KPU Gorontalo Utara Sofyan Jakfar menargetkan partisipasi masyarakat tetap tinggi seperti pada Pilkada sebelumnya.

“Partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya pada 19 April 2025 adalah yang paling penting,” ujar Sofyan,m, seraya menambahkan pentingnya keterlibatan warga dalam mencegah praktik politik uang serta turut menyukseskan kampanye dan debat pasangan calon.

KPU Gorontalo Utara pun mengintensifkan upaya sosialisasi untuk menjaga antusiasme pemilih. Hal ini sejalan dengan evaluasi dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Manajer Pendidikan Pemilih JPPR Guslan Batalipu mengingatkan, pelaksanaan PSU yang berdekatan dengan libur Idulfitri menjadi tantangan tersendiri.

“Penyelenggara dituntut lebih maksimal walaupun waktu yang diberikan sangat singkat,” kata Guslan, menyoroti potensi penurunan partisipasi akibat pemilih yang bepergian saat liburan.

Sementara itu, pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) PSU sama dengan Pilkada 2024, sehingga KPU harus memastikan seluruh pemilih telah terinformasi dengan baik.

“PSU yang berhimpitan dengan libur lebaran perlu diantisipasi agar pemilih tidak memanfaatkannya untuk liburan ke luar kota. Sosialisasi dan kerja sama dengan pemda serta tokoh masyarakat sangat penting,” kata Titi.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk pun meminta agar pelaksanaan PSU dilaksanakan dengan lancar dan menjadi pembelajaran bersama untuk memperbaiki proses demokrasi ke depan.

“Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” ujarnya.

Dalam Rapat Kesiapan PSU, Ribka menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk koordinasi Kemendagri dengan KPU, Bawaslu, serta aparat TNI dan Polri demi menciptakan suasana kondusif selama pelaksanaan PSU.

Adapun PSU akan berlangsung di berbagai daerah, seperti Kabupaten Buru, Banggai, Pulau Taliabu, Bungo, Kota Sabang pada 5 April 2025, dan Kepulauan Talaud pada 9 April 2025. Pemerintah berharap hasil PSU benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

 

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas