Penolakan UU TNI Wajib Diselesaikan Lewat Hukum, Demonstrasi Rentan Ditunggangi

Jakarta – Polemik terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus memicu perdebatan publik. Beberapa kalangan menentang pengesahan undang-undang ini dengan alasan mengancam demokrasi karena keterlibatan TNI di ranah sipil. Namun, pemerintah menegaskan bahwa pihak yang tidak sepakat dapat menempuh jalur hukum melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah menghargai hak masyarakat untuk tidak sepakat dan menuntut agar UU TNI diuji secara hukum di MK.

“Yang tidak sepakat dengan UU TNI silahkan menempuh jalur hukum melalui judicial review. Kami juga berharap masyarakat memberikan kesempatan kepada UU TNI untuk berjalan terlebih dahulu, agar bisa menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern,” ujar Supratman.

Pernyataan Supratman ini semakin memperjelas bahwa kebijakan pemerintah bertujuan untuk memastikan TNI dalam menjaga kedaulatan negara, terutama di tengah ancaman baru yang bersifat lintas batas. TNI, dengan dukungan undang-undang yang jelas, diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Senada, Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, turut mengkritisi gerakan demonstrasi yang menentang UU TNI. Menurutnya, ada indikasi bahwa gerakan penolakan terhadap UU TNI ini bukan hanya sekedar gerakan dari mahasiswa atau aktivis hak asasi manusia (HAM), melainkan lebih kepada agenda tersembunyi yang didukung oleh jaringan tertentu.

“Kami melihat ada kelompok-kelompok tertentu yang terkoordinasi dengan baik, dengan tujuan yang lebih besar dari sekadar persoalan hukum UU TNI. Mereka seolah menggunakan momentum ini untuk merubah opini publik dan membangun narasi tertentu,” kata Amir.

Amir menambahkan, bagi pihak yang tidak setuju dengan UU TNI, jalan yang tepat adalah melalui proses hukum.

“Jika UU ini tidak sesuai dengan konstitusi, mereka dapat mengajukan judicial review ke MK. Namun, demonstrasi yang berpotensi disusupi kepentingan lain hanya akan menambah keruh suasana,” ucap Amir.

Di sisi lain, Koordinator Aliansi Masyarakat Lebak (AML), Ade Irawan, menyampaikan pandangannya yang lebih mendukung kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap UU TNI yang tidak konstruktif justru dapat merugikan keamanan nasional.

“Aksi yang kami lakukan adalah bentuk dukungan terhadap UU TNI. Kalau TNI kita lemah, maka negara kita juga akan mudah dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu,” ungkap Ade.

Penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi terkait UU TNI. Seluruh pihak diharapkan mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas