Revisi UU TNI Tegaskan Netralitas dan Profesionalitas Militer

Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi momentum penting dalam memperkuat prinsip netralitas dan profesionalitas militer di Indonesia.

Dalam pembaruan tersebut, sejumlah aturan ditegaskan kembali untuk memastikan TNI tetap berada dalam koridor supremasi sipil dan demokrasi.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan bahwa prajurit aktif tetap dilarang terlibat dalam bisnis dan politik praktis, sesuai dengan semangat profesionalisme militer.

“Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota parpol,” tegas Puan.

Ia menjelaskan bahwa aturan ini sejalan dengan kebutuhan menjaga fokus TNI pada tugas pokok pertahanan negara tanpa terjebak pada kepentingan ekonomi dan politik.

Lebih lanjut, Puan menekankan bahwa revisi ini juga membatasi jumlah jabatan publik yang dapat diisi oleh prajurit aktif.

Hanya 14 kementerian dan lembaga yang secara resmi diperbolehkan menerima personel TNI aktif dalam struktur organisasinya.

“Kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuma ada 14 kementerian lembaga yang bisa diisi TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur,” ujarnya.

Ia berharap publik dapat membaca dengan cermat isi UU yang telah diperbarui tersebut agar tidak timbul kesalahpahaman.

Puan juga mengimbau masyarakat untuk menghindari prasangka buruk terhadap kebijakan baru ini.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menegaskan bahwa pembaruan UU TNI bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme prajurit dalam menghadapi tantangan zaman.

Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam undang-undang ini tidak hanya sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga bagian dari transformasi strategis guna menghadapi ancaman baik konvensional maupun non-konvensional.

“TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyoroti salah satu poin dalam revisi UU TNI, yaitu rencana penambahan usia pensiun prajurit hingga 60 tahun.

Menurutnya, kebijakan ini masih dalam tahap kajian menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek keuangan negara.

“Kita akan melihat dari aspek keuangan, kebutuhan jabatan dalam ketentaraan, dan lainnya. Semua akan dibahas dalam forum yang telah ditentukan,” ujarnya.

Maruli juga menyinggung polemik terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga negara lainnya.

Ia menegaskan bahwa isu ini tidak perlu dibesar-besarkan karena semua akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Keputusan akhir akan mengikuti mekanisme yang ada, dan kami akan loyal seratus persen dengan keputusan tersebut,” jelasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas