Reformasi Militer Berlanjut: Revisi UU TNI Tidak Ganggu Tata Kelola Sipil

JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) sebagai bagian dari upaya memperkuat supremasi sipil dan sistem demokrasi di Indonesia. Revisi ini menegaskan bahwa TNI tetap fokus pada tugas pertahanan tanpa keterlibatan dalam sektor politik maupun ekonomi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa revisi ini telah melalui kajian mendalam guna memastikan profesionalisme TNI semakin kokoh dalam menjaga kedaulatan negara. Ia menekankan bahwa aturan baru ini tidak membuka peluang bagi kembalinya dwifungsi militer.

“Kami memastikan bahwa revisi ini tetap menjunjung tinggi supremasi sipil dan demokrasi. Peran TNI tetap dalam koridor pertahanan, tanpa intervensi dalam ranah sipil,” ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Ketua Panitia Kerja RUU TNI Utut Adianto menambahkan bahwa revisi ini bertujuan memperjelas tugas dan wewenang TNI dalam menjaga keamanan nasional. Menurutnya, revisi ini justru membatasi ruang bagi militer di luar tugas pertahanan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan sipil.

“Regulasi baru ini menggarisbawahi bahwa profesionalisme TNI harus tetap dijaga, sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi militer dalam ranah sipil,” jelas Utut Adianto.

Dalam revisi ini, Pasal 42 Ayat 2 tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil dengan menetapkan bahwa prajurit TNI yang menduduki jabatan di luar struktur organisasi TNI hanya pada institusi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Lima institusi yang dimaksud adalah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kejaksaan Agung.

Politikus Partai Demokrat Sigit Raditya menyambut baik revisi ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi.

“Revisi ini memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme, tanpa mengganggu supremasi sipil. Ini adalah kebijakan yang memperjelas posisi TNI dalam sistem pertahanan negara,” kata Sigit Raditya

Ia menambahkan bahwa perubahan regulasi ini juga sejalan dengan reformasi pertahanan yang menuntut adaptasi terhadap tantangan geopolitik global, dengan tetap menghormati prinsip netralitas TNI dalam kehidupan bernegara.

Dengan disahkannya revisi UU TNI dalam rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2024-2025 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, diharapkan profesionalisme TNI semakin meningkat dan sistem pertahanan nasional semakin kokoh. Revisi ini diyakini dapat menjaga keseimbangan antara pertahanan negara dan supremasi sipil dalam sistem demokrasi Indonesia.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas