Pemerintah Jamin Makan Bergizi Gratis Didistribusikan Sesuai Kebutuhan Gizi

Jakarta – Pemerintah terus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal sesuai kebutuhan gizi masyarakat.

“Pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar hingga 12 Maret, dengan penerima manfaat lebih dari 2 juta orang,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Data terbaru menunjukkan bahwa program ini telah menjangkau 2.053.248 penerima manfaat. Rinciannya terdiri dari 111.127 anak pra-SD, 912.023 siswa SD/MI, 578.465 siswa SMP/MTs, dan 424.145 siswa SMA/MA/SMK.

Selain itu, penerima manfaat lainnya meliputi 10.681 santri pondok pesantren, 4.548 siswa Sekolah Luar Biasa (SLB), 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, serta 2.613 ibu menyusui. Untuk mendukung distribusi makanan bergizi ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi.

Anggaran program MBG tahun ini mencapai Rp71 triliun dengan target 17,9 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan perluasan cakupan program agar mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

Dengan peningkatan ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun. Dana tambahan tersebut akan berasal dari efisiensi belanja kementerian dan lembaga, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

Pada Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program ini telah mendapatkan sinyal positif. Menurutnya, program MBG adalah investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan anggaran besar demi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program ini. Ia mengusulkan agar MBG diaudit setiap kuartal guna memastikan efektivitas dan transparansi pelaksanaannya.

“Kami telah berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sepakat untuk melakukan audit setiap tiga bulan sekali. Ini penting agar kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki program sesuai kebutuhan,” ujar Luhut.

****

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas