Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan regulasi untuk memastikan seluruh hak dasar buruh terbayarkan aman dan transparan. Kebijakan strategis ini tertuang resmi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Melalui undang-undang tersebut, setiap perusahaan diwajibkan menyetorkan dana cadangan pesangon ke lembaga resmi pemerintah. Kebijakan dirancang khusus agar buruh mendapat kepastian jaminan sosial setelah masa kerja berakhir.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menilai Badan Pengelola Investasi Danantara paling cocok mengelola dana cadangan pesangon guna mengoptimalkan pelindungan pekerja.

Ia menjelaskan terdapat tiga opsi lembaga berpotensi mengelola dana besar, namun Danantara dinilai paling cepat dan realistis.

“Kalau teman-teman tanya saya sebagai Presiden Serikat Buruh dan Partai Buruh memang lebih cenderung pengelola jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada tanpa mengubah undang-undang. Ya paling mungkin Danantara,” ujar Said Iqbal.

Opsi lain seperti melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dinilai memerlukan proses revisi undang-undang panjang. Pembentukan lembaga baru juga dianggap kurang efisien dari sisi waktu serta pembiayaan operasional. Meski demikian, penentuan lembaga pengelola masih menunggu keputusan resmi kepala negara.

“Saya disclaimer ya, belum ada keputusan pemerintah dan belum ada keputusan Presiden lembaga pengelola dana cadangan pesangon yang jumbo ini, belum ada siapa yang ditunjuk oleh Presiden. Tapi saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu ya Danantara,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menegaskan pengelolaan terpusat ini mengakhiri persoalan gagal bayar hak buruh.

“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” kata Indah.

Ia menjelaskan mekanisme penyetoran dana wajib dilakukan sejak awal pekerja berstatus tetap. Pemerintah menargetkan aturan turunan rampung agar kesejahteraan pekerja semakin terjamin berkelanjutan.

Program ini diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional serta memberikan ketenangan bagi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

“Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 membawa satu pengaturan yang spektakuler baru, yaitu Dana Cadangan Pesangon,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas