Presiden Lakukan Diplomasi Lingkungan, Perkuat Kerja Sama ASEAN Atasi Karhutla

JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus memperkuat diplomasi lingkungan untuk menjaga kelestarian alam sekaligus menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui kerja sama regional, Presiden RI, Prabowo Subianto mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN dalam mencegah, menangani, dan memulihkan wilayah terdampak karhutla.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum dilakukan melalui pencabutan konsesi hingga proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tutur Presiden.

Selain penegakan hukum, pemerintah telah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi tersebut menimbulkan pengorbanan besar, dengan 16 personel meninggal dunia, sejumlah lainnya terluka, serta dua helikopter hilang.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” tuturnya.

Penguatan diplomasi lingkungan menjadi penting karena dampak karhutla dapat melintasi batas negara dan mengganggu kesehatan, kualitas udara, serta aktivitas ekonomi. Karena itu, kerja sama ASEAN melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) perlu diperkuat melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, dan koordinasi penanganan kebakaran.

Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga mendorong inovasi pembiayaan konservasi melalui Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC).

Upaya tersebut diperkuat dengan penegakan hukum terhadap pelaku perorangan maupun korporasi. Hingga periode ini, Kemenhut telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait pelanggaran karhutla dengan total luas areal terbakar mencapai 12.926,74 hektare.

“Sanksi administratif tersebut terdiri atas 5 pencabutan izin, 19 pembekuan izin, dan 8 teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Kemenhut menegaskan bahwa penelusuran pertanggungjawaban hukum dapat menjangkau hingga pemilik manfaat korporasi (beneficial owner) beserta tuntutan ganti kerugian.” Kata Menhut.

Melalui diplomasi, penegakan hukum, dan inovasi konservasi, Indonesia memperkuat perannya dalam menjaga ekosistem Asia Tenggara. Sinergi ASEAN diharapkan mampu menciptakan penanganan karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas