Organisasi Pers Apresiasi Langkah Pengungkapan Dugaan Penyadapan Ilegal

JAKARTA – Langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak mendapat perhatian serta dukungan dari berbagai organisasi.

Pengusutan perkara tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan negara, memperkuat supremasi hukum, sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terlindungi dari segala bentuk intervensi. Dukungan publik diharapkan menjadi dorongan bagi kepolisian untuk menuntaskan perkara secara transparan dan profesional.

Institut Media dan Ruang Publik Indonesia (IMPRESI) mendesak aparat penegak hukum mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Komunikasi IMPRESI, Yusuf Mars, menilai perkara tersebut menyangkut keselamatan kepala negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah. Ia meminta penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaku penyadapan, tetapi juga menelusuri pihak yang memerintahkan dan mengendalikan tindakan tersebut.

“Ini bukan perkara sepele. Menteri Sekretaris Negara sudah menyampaikan dugaan adanya makar. Aparat penegak hukum harus membongkar seluruh pihak yang terlibat. Jangan berhenti pada pelaku penyadapan. Cari siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, dan apa tujuan politik di baliknya,” kata Yusuf.

Menurutnya, penyadapan ilegal terhadap Presiden berpotensi membuka akses terhadap informasi rahasia negara yang dapat disalahgunakan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. IMPRESI juga mendorong audit menyeluruh terhadap keamanan komunikasi Presiden dan pengawasan penggunaan perangkat penyadapan di lingkungan aparat negara.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Prof. Komaruddin Hidayat, mengecam dugaan penyadapan ilegal yang turut menyasar sejumlah media massa.

Menurutnya, penggunaan kekuasaan untuk membatasi kebebasan pers merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, terutama apabila dilakukan demi kepentingan politik.

“Kami sangat keberatan terhadap berbagai langkah dan upaya yang menggunakan jalur kekuasaan untuk membatasi kebebasan dan kemerdekaan pers,” tegas Komaruddin.

Ia menjelaskan penyadapan dapat dilakukan lembaga berwenang untuk kepentingan negara selama memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk mengintervensi kerja jurnalistik.

Dukungan turut disampaikan Ketua Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Riano P. Ahmad, yang mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.

“Saya mengapresiasi langkah yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pak Kapolri, Jenderal Suyudi, dalam mengungkap tindak pidana penyadapan terhadap kepala negara. Yang merupakan hal yang cukup menggemparkan republik,” kata Riano.

Riano menilai pengungkapan perkara tersebut menunjukkan Polri terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas