Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla lewat Pemetaan Wilayah Rawan

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pemetaan wilayah rawan berbasis data, teknologi, dan pendekatan ilmiah. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini, mengantisipasi potensi kebakaran, serta meminimalkan dampak kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol. Herry Heryawan mengatakan, strategi penanganan karhutla perlu bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Menurutnya, pemetaan spasio-temporal dapat membantu mengidentifikasi wilayah rawan berdasarkan lokasi, waktu kejadian, kondisi iklim, dan karakteristik lahan.

“Penanganan karhutla tidak boleh hanya menunggu api muncul. Kita harus mampu membaca pola kebakaran, mengetahui wilayah yang paling rawan, dan melakukan langkah pencegahan sebelum kebakaran meluas,” ujar Herry dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Penanganan Karhutla di Polda Sumatera Selatan.

Hasil simulasi selama 20 tahun di Kabupaten Pelalawan, Riau, menunjukkan titik panas cenderung berulang di lokasi yang sama. Rata-rata hotspot pada tahun El Nino mencapai 362 titik, jauh lebih tinggi dibandingkan 42 titik pada tahun lainnya. Kondisi tersebut memperkuat pentingnya pemetaan sebagai dasar penentuan wilayah prioritas pencegahan.

Herry menegaskan, pengelolaan ekosistem gambut juga menjadi faktor penting dalam menekan risiko kebakaran. El Nino memang memperbesar risiko, tetapi kondisi gambut menjadi faktor yang sangat menentukan.

“Karena itu, menjaga tinggi muka air tanah dan memperbaiki tata kelola gambut harus menjadi bagian utama dari strategi pencegahan,” jelasnya.

Upaya tersebut diperkuat melalui pemantauan tinggi muka air tanah, optimalisasi sekat kanal, sumur bor, embung, serta patroli terpadu. Polri juga mengembangkan _Dashboard Green Policing_ untuk mengintegrasikan informasi titik panas, kondisi gambut, cuaca, dan tingkat kerawanan wilayah.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melakukan pemetaan kesiapsiagaan. Pemetaan memungkinkan masyarakat mengenali wilayah rawan sekaligus mengidentifikasi desa atau kelurahan yang berpotensi terdampak bencana.

“Pemerintah daerah dan warga dapat melakukan pemetaan dengan langkah kolaborasi, responsif, integratif dan sinkronisasi atau KRIS,” ujar Kristomei Sianturi

Kristomei menambahkan, BNPB juga mendorong penyusunan peta wilayah rawan, data kelompok rentan, titik kritis, jalur evakuasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bagian dari kesiapsiagaan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas