Peluncuran Perlinsos Digital Menjadi Langkah Baru Memperkuat Perlindungan Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah memperkuat sistem perlindungan sosial melalui pengembangan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial (bansos).

Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan melalui integrasi data kependudukan dan layanan publik. Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat registrasi Perlinsos Digital agar pelaksanaan program berjalan optimal. Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan digitalisasi pemerintahan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), e-government, atau Government Technology (GovTech). Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual,” ujar Tito.

Tito menjelaskan, Perlinsos menjadi salah satu sektor pertama yang menerapkan sistem digital tersebut. Integrasi data kependudukan berbasis KTP elektronik dan biometrik memungkinkan identitas masyarakat terhubung dengan berbagai layanan pemerintah, termasuk kesehatan, pendidikan, pertanahan, dan kendaraan bermotor.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mencocokkan data calon penerima bansos dengan informasi kepemilikan aset untuk menentukan kelayakan bantuan.

“Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa dikategorikan bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan untuk nontunai atau layak mendapatkan dua-duanya. Atau disebutkan tidak layak karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan,” jelas Tito.

Berdasarkan dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah terdaftar. Jumlah agen yang mendaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan sekitar 502 ribu agen telah aktif. Aceh dan Bali menjadi provinsi dengan capaian registrasi tertinggi, masing-masing sebesar 51,25 persen dan 50,73 persen.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, meminta pemda mengoptimalkan peran agen untuk mempercepat registrasi masyarakat. Ia menilai jumlah agen yang terdaftar harus diikuti keterlibatan nyata di lapangan.

“Sudah satu juta lebih agen yang mendaftar, tapi baru 50 persen yang membantu orang lain. Sisanya masih sekadar mendaftar dan belum bergerak,” ujar Gus Ipul.

Perlinsos Digital diharapkan memperkuat ketepatan bantuan sekaligus mendukung upaya pemerintah menekan kemiskinan dan stunting di daerah.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas