MBG Prioritaskan Pangan Lokal, Petani dan UMKM Dapat Peluang Pasar

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus membuka peluang pasar bagi petani dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 52.689 UMKM telah menjadi pemasok kebutuhan program, sehingga pelaksanaan MBG turut memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan MBG dirancang untuk memberikan manfaat ganda, yakni mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan produsen pangan lokal.

“Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, dan peternak. Syarat utamanya semua bahan makanan harus benar dan memenuhi standar keamanan,” kata Sudaryono.

Berdasarkan data BGN per 9 Oktober 2026, terdapat 63.608 pemasok MBG yang tersebar di 37 provinsi. UMKM mendominasi dengan kontribusi mencapai 82,83 persen. Selain itu, rantai pasok MBG melibatkan 9.388 pemasok koperasi, 1.105 pemasok Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 426 pemasok Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Sudaryono menegaskan, penggunaan bahan pangan dari produsen setempat tetap menjadi prioritas agar petani, peternak, pedagang, dan UMKM memperoleh kesempatan memasok kebutuhan program.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa UMKM lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok MBG. Pemerintah juga menyiapkan dukungan permodalan melalui kredit Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dengan suku bunga maksimal 8 persen flat per tahun untuk memperkuat kapasitas usaha kecil.

“Semua yang terkait dengan pangan ini berhubungan langsung dengan UMKM. Untuk program Makan Bergizi Gratis, supplier-nya harus UMKM. Pertanian harus UMKM,” ujar Zulhas.

Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kebutuhan bahan makanan dapat terhubung dengan pemasok di wilayah pelayanan. Skema ini membuka peluang permintaan berkelanjutan bagi produk pertanian dan peternakan lokal, sekaligus memperluas pasar UMKM. Dengan demikian, prioritas pangan lokal dalam MBG diharapkan mampu memperkuat rantai pasok daerah, meningkatkan peluang usaha, dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas