Kabar Baik Guru Non-ASN, Tunjangan Profesi Mulai Dicairkan

JAKARTA – Pemerintah mulai menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) secara bertahap. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan proses pencairan terus berjalan setelah tahapan administrasi diselesaikan. Koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran tunjangan kepada para guru yang memenuhi persyaratan.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Prof. Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa sejumlah guru telah menerima tunjangan profesi tersebut. Penyaluran TPG dilaksanakan secara bertahap untuk memastikan seluruh penerima yang memenuhi persyaratan memperoleh tunjangan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Alhamdulillah, sebagian guru sudah mulai menerima tunjangan profesinya,” ungkap Nunuk dalam keterangannya.

Nunuk menyampaikan bahwa proses pencairan TPG kini telah mencapai tahap akhir administrasi. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) telah selesai diproses. Proses selanjutnya berfokus pada penerbitan SP2D melalui KPPN sebagai bagian dari penyelesaian administrasi sebelum dana disalurkan kepada penerima.

Untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan KPPN. Kerja sama ini diharapkan dapat memperlancar penerbitan dokumen pencairan sehingga penyaluran tunjangan dapat menjangkau lebih banyak guru.

“Kami telah berkoordinasi dengan KPPN agar penerbitan SP2D bisa dipercepat,” tambah Nunuk.

Pemerintah menargetkan pencairan TPG bagi guru non-ASN mulai berlangsung pada akhir Oktober 2026. Pemerintah mempercepat penyelesaian proses administrasi dan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung penyaluran TPG secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Guru yang belum menerima tunjangan diminta menunggu proses penyelesaian sembari mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan pencairan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa percepatan pembayaran dilakukan melalui kerja sama Kemendikdasmen, Kementerian Keuangan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sinergi ini menjadi langkah untuk mendukung kelancaran proses pembayaran sekaligus memastikan penyaluran anggaran mengikuti ketentuan yang berlaku.

Abdul Mu’ti berharap tunjangan tersebut dapat membantu para guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di dunia pendidikan. Ia juga mengapresiasi dedikasi para pendidik yang terus menjalankan kegiatan pembelajaran dan berkontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan.

Melalui penyelesaian administrasi dan koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap penyaluran TPG dapat segera diterima seluruh guru yang berhak. Kebijakan ini diharapkan mendukung kesejahteraan pendidik sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran. Penyampaian informasi secara berkala mengenai tahapan dan jadwal pencairan menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian kepada guru penerima tunjangan.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas