Cegah Karhutla, Prabowo Bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai langkah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Lembaga tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove melalui pendekatan berbasis riset, teknologi, pemetaan serta keterlibatan masyarakat.

Keputusan pembentukan BPGMN merupakan hasil pembahasan Presiden Prabowo bersama sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Pertemuan tersebut membahas pengelolaan kawasan gambut sekaligus langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko kebakaran, khususnya di wilayah yang memiliki ekosistem gambut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan badan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam pembahasan mengenai sektor kehutanan dan karhutla. Menurutnya, BPGMN akan lebih menitikberatkan pada tindakan pencegahan dibandingkan menunggu kebakaran terjadi kemudian melakukan penanganan.

“Salah satu keputusan penting dalam pembahasan kehutanan dan persoalan karhutla adalah keputusan Presiden untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, BPGMN nantinya akan berada langsung di bawah Presiden dengan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional. Komposisi tersebut diharapkan dapat memberikan dasar kajian yang kuat dalam menentukan kebijakan pengelolaan gambut dan pencegahan kebakaran.

“Fokus utama badan ini adalah pencegahan, karena langkah antisipasi dinilai lebih penting, efektif dan efisien dibandingkan menunggu persoalan muncul lalu melakukan tindakan reaktif,” katanya.

BPGMN juga akan mendapat dukungan anggaran untuk menjalankan fungsi pencegahan, terutama di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Raja Juli menilai pembentukan lembaga tersebut juga memperlihatkan kesediaan Presiden menerima masukan dari kalangan ilmuwan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut BPGMN akan memperkuat riset, pemetaan, deteksi dini serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.

“Badan ini nantinya akan melibatkan ilmuwan dan tenaga profesional,” kata Teddy.

Selain pencegahan, pemerintah memperkuat respons lapangan melalui Satgas Darat, pompa air, pompa portabel dan pengeboran dangkal. Perangkat desa serta kelompok Masyarakat Peduli Api juga akan dilibatkan.

Teddy menegaskan pengelolaan gambut membutuhkan sinergi berbagai pihak. “Perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan lapangan dan pengalaman masyarakat diharapkan membuat pengelolaan gambut lebih menyeluruh serta mampu mencegah karhutla berulang,” pungkasnya.

  • Related Posts

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.…

    Continue Reading
    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    JAKARTA – Pemerintah memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan industri untuk meningkatkan jangkauan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran mitra penyelenggara Batch 3B Angkatan II Tahun…

    Continue Reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    DPD LSM MAUNG Banten Dikukuhkan, Ketum Hadysa Prana Tekankan Pengawasan Berbasis Data

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pengesahan UU Perampasan Aset Buka Babak Baru Pemberantasan Korupsi

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Gandeng Lebih Banyak Mitra Industri untuk Perluas Program MagangHub

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    Pemerintah Optimalkan Deteksi Dini dan Penegakan Hukum guna Tekan Karhutla

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    BI Perkuat Kebijakan Moneter untuk Jaga Rupiah di Tengah Tekanan Global

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas

    Serikat Buruh Dukung Danantara Kelola Dana Pesangon, Perlindungan Pekerja Jadi Prioritas